GASPOLNEWS // Jakarta – Viralnya video pengakuan Alex Papa Rico—yang menuding langsung Irjen Fadil Imran sebagai pelaku kriminalisasi terhadap anaknya, Rico Pujianto—menggugah perhatian banyak pihak. Salah satu yang angkat bicara secara tegas adalah Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., MA.
Wilson bukan tokoh baru dalam dunia aktivisme media warga dan pembelaan terhadap korban ketidakadilan. Lulusan program master di bidang Global Ethics dari University of Birmingham, Inggris ini dikenal sebagai figur lantang dalam mengkritik penyalahgunaan kekuasaan, terutama di tubuh institusi penegak hukum.
“Kalau rakyat kecil berani bicara dan menyebut nama jenderal polisi di ruang publik, itu bukan hal sepele. Itu jeritan dari hati terdalam, dan negara wajib menyikapinya dengan serius, bukan dengan pembenaran atau pembungkaman,” ujar Wilson saat diwawancarai, Rabu (23/4/2025).
Menurutnya, testimoni Alex, meski disampaikan melalui kanal YouTube, tetap merupakan bentuk pengaduan publik yang sah dan patut disikapi secara institusional. “Yang disampaikan dalam video itu bukan gosip. Itu tuduhan langsung. Jika benar, ini skandal hukum. Jika tidak benar, negara wajib membuktikannya lewat proses yang adil, bukan intimidatif,” tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.
PPWI dan Perjuangan Melawan Kriminalisasi
Sebagai Ketua Umum PPWI—organisasi yang membawahi ribuan pewarta warga di seluruh Indonesia dan di 25 negara sahabat—Wilson telah berkali-kali bersuara dalam kasus-kasus yang menimpa jurnalis independen dan aktivis sipil. Ia sendiri bahkan pernah merasakan langsung kerasnya tekanan dari aparat akibat kritiknya terhadap institusi negara.
“Kami sudah berkali-kali menghadapi kriminalisasi terhadap rakyat biasa. Polanya berulang: intimidasi, rekayasa hukum, dan pembungkaman media sosial. Jika sekarang yang dituding adalah perwira tinggi Polri, kita tidak boleh diam,” tegasnya lagi.
Kritik Terbuka untuk Polri
Dalam pernyataannya, Wilson juga menyoroti ketertutupan dan sikap defensif aparat dalam menghadapi kritik publik. Ia menilai, reformasi di tubuh kepolisian berjalan di tempat jika kasus-kasus seperti ini tak segera ditangani secara transparan.
“Jangan jadikan pangkat dan jabatan sebagai tameng. Yang dituduh dalam video itu bukan jenderal biasa. Ini Kabaharkam Polri. Jika tudingan ini tidak dibantah dengan bukti, maka kepercayaan publik bisa runtuh,” sebutnya mengingatkan Mabes Polri.
Ia juga mendesak Kompolnas, Komnas HAM, bahkan lembaga pengawas independen lain untuk turun langsung menelusuri kasus ini. Wilson menyatakan bahwa pihaknya siap membantu mengawal proses hukum dan memberi ruang bagi keluarga korban untuk bersuara.
“Ini bukan sekadar soal satu orang. Ini tentang keadilan. Kalau polisi terbiasa kriminalisasi rakyat tanpa proses yang adil, maka negara sedang sakit. Dan kalau negara sakit, maka kita semua terancam,” terang wartawan senior itu.
Wilson menutup pernyataannya dengan imbauan keras: “Buka mata, buka telinga. Jangan biarkan keadilan hanya menjadi hak mereka yang punya kuasa!” (TIM/Red)
Komentar0